JAKARTA, (TRIBUNEKOMPAS) By: Rangga.
- Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Taufiqurrahman Ruki, mengkritik integritas pegawai negeri sipil pada pemerintah pusat yang memanipulasi surat pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas. Modus ini dilakukan untuk menghabiskan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.
“BPK masih sering menemukan pertanggungjawaban di akhir tahun yang tidak sesuai dengan realisasi fisik,” katanya dalam Lokakarya Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Februari 2012.
Ruki mencontohkan, dalam audit BPK menemukan satu pegawai negeri sipil kementerian pusat membawa 10 surat pertanggungjawaban (SPJ). Padahal, dalam perjalanan dinas dia sendiri yang pergi. “Artinya sembilan SPJ fiktif,” katanya. Ruki menduga modus ini dilakukan supaya anggaran tidak bersisa. Sayang, Ruki tidak menyebut nama dan asal kementerian pegawai negeri nakal itu.
Fenomena ini, lanjut Ruki, karena realisasi belanja menumpuk di akhir tahun. “Januari-Februari rasanya kering tenggorokan, Juni belum capai target, masuk November, pemerintah pusat nyoh... nyoh.. nyoh masuk 95 persen lebih. Apa yang terjadi?” katanya.
Ruki berharap Kementerian Keuangan menemukan sistem yang memberikan anggaran secara bertahap. “Jangan ditumpuk pada akhir tahun,” ujarnya. Menurut Ruki, dampak penumpukan belanja tersebut berpengaruh pada kualitas belanja. Manipulasi ini, kata dia, akan dilaporkan kepada inspektorat jenderal masing-masing kementerian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar