Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 14 Maret 2015

ISIS Rilis Foto Bayi Berbaju Militer Pegang Senjata M-16

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Alex.
-Kelompok milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah merilis foto bayi usia 12 bulan mengenakan pakaian pejuang ISIS dengan granat aktif yang diletakkan di bagian dada. Foto lainnya, senjata M-16 di pangkuan bayi itu.

Gambar tersebut menunjukkan upaya sadis ISIS untuk meradikalisasi generasi jihadis berikutnya yang dimulai sejak sebelum mereka bisa berjalan atau berbicara.

Pimpinan ISIS mendorong ibu-ibu untuk menunjukkan gambar bayi mereka yang berada dalam 'Perang Suci' dan membacakan cerita sebelum tidur tentang kematian dan kehancuran di Irak dan Suriah.

ISIS juga memaksa anak-anak usia sekolah untuk bertempur di garis depan.
Salah satu anak, telah diperkenalkan ISIS sebagai " anak Singa bungsu kami".

Saat ini ISIS dalam posisi yang rentan setelah pasukan Kurdi mengurung dan menyerang mereka dalam pertempuran memperebutkan Tikrit di Irak.

Kekurangan tenaga dan anggota dengan jumlah pasukan yang begitu rendah memaksa anak-anak dimasukan dalam pasukan setelah mengikuti pelatihan hanya 45 hari.
Otak mereka dicuci di kamp-kamp pelatihan brutal, mereka dipukuli oleh instruktur dan dilatih untuk menggunakan senjata.

Sebelum beredar foto ini, mereka juga sempat merilis foto propaganda seorang anak laki-laki berusia 12 tahun terlihat berjuang di garis depan dengan senjata M16 buatan Amerika Serikat.

Kamis, 12 Maret 2015

Coba Disogok Rp 1 Triliun, Menteri Susi: Saya Tidak Bisa Dibeli

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anton.
-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa tersinggung terhadap sikap pengusaha kapal yang ingin menukar aturan larangan cantrang dengan uang.

Suatu ketika, ada pengusaha yang nekad ingin menukar aturan itu dengan duit Rp 1 Triliun. Pembantu Presiden Joko Widodo ini pun berang. "Saya offended ada pengusaha yang berniat menukar aturan itu dengan uang Rp 1 triliun, " kata Susi di kantornya, Rabu, 11 Maret 2015. "Saya katakan, saya tidak bisa dibeli!"

Aturan yang dimaksud Susi adalah larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Thaun 2015. Menurut Susi, tawaran itu berasal dari pengusaha asal luar negeri yang berniat membeli aturan tersebut sehingga larangan itu tidak lagi diberlakukan. "Ini yang main buan domestic player lagi, tapi asing ikut protes aturan ini karena mereka banyak bermain di sini, " ujar Menteri Susi.

Menurut Susi, aturan larangan cantrang dan trawl menyusahkan pihak asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebab, kata Susi, banyak kapal eks asing yang disulap menjadi kapal lokal dengan menggunakan alat tangkap cantrang dan trawl. "Kapal-kapal itu dicat ulang diberi bendera Indonesia dan menggunakan alat tangkap trawl, "ujar dia.

Setelah adanya aturan tersebut, kata Susi, pihak asing mengalami defisit ikan dan mencari jalan keluar dengan meminta dia untuk mencabut aturan tersebut dengan cara menukar dengan uang. "Saya tidak bisa dibeli, Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya, " ujar Susi.

Susi menjelaskan, aturan tersebut berprinsip pada sumber daya laut yang berkelanjutan. Sebab, penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem laut. Supaya anak cucu kita bisa menikmati hasil laut. Ikan di laut juga melimpah, nelayan juga sejahtera, ujar dia

Rabu, 17 September 2014

Daftar Kandidat Kuat Pengisi Kabinet Jokowi

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Partai-partai koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai membidik kursi menteri dan menteri koordinator dalam kabinet mendatang. Mereka memunculkan nama-nama yang akan disodorkan kepada presiden ketujuh RI itu.

Jokowi memberikan jatah 16 kursi kabinet kepada partai politik. Ketika mengumumkan postur kabinet, ia menyatakan akan ada 34 kementerian dalam pemerintahannya. "Delapan belas dari profesional dan 16 profesional partai," kata dia di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa, 16 September 2014. 

Penyokong utama Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disebut-sebut mendapat jatah enam kursi, di antaranya untuk anggota DPR Eva Kusuma Sundari dan Pramono Anung. Eva disebut akan menjadi Menteri Sosial dan Pramono menjadi Sekretaris Negara. Nama lain yang muncul adalah Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, anggota DPR Tubagus Hasanuddin, anggota DPR M. Prakoso, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Namun Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku PDIP belum ditawari Jokowi-Kalla. "Berpikir jangka pendek dulu, bagaimana membantu Jokowi-Kalla menjalankan transisi pemerintahan dari presiden sebelumnya," kata dia. 

Partai Kebangkitan Bangsa membidik posisi tiga kementerian dalam kabinet Jokowi-Kalla, termasuk satu kursi menteri koordinator. "Ada kemungkinan kami diamanahi posisi tiga menteri, satu menteri koordinator dan dua menteri biasa," kata seorang pengurus teras PKB.

PKB membidik kursi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat untuk diduduki Ketua Umum Muhaimin Iskandar, yang saat ini menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dua pos lain yang diincar adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Pekerjaan Umum. 

Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana diplot sebagai Menteri Pariwisata dan Ketua PKB Marwan Ja'far menempati posisi Menteri Pekerjaan Umum. "Tapi bisa juga berubah," kata sumber itu. Ketika dimintai konfirmasi, Marwan Ja'far mengaku belum mengetahui posisi menteri yang ditawarkan oleh Jokowi-Kalla.

Partai NasDem menyorongkan Ferry Mursidan Baldan, Patrice Rio Capella, dan Siti Nurbaya. Ferry merupakan bekas politikus Golkar yang bergabung ke NasDem. Dia kerap duduk di Komisi Pemerintahan DPR. Namanya muncul pula dalam daftar yang disusun oleh satu lembaga konsultan dan riset. 

Patrice adalah Sekretaris Jenderal NasDem. Siti Nurbaya berlatar belakang birokrat. Dia pernah duduk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah. Patrice mengaku belum tahu posisi yang ditawarkan. "Kami menyerahkan semua kepada Pak Jokowi," kata dia. "Sebagai kader partai, saya tentu harus siap."

Senin, 15 September 2014

Banyak Jabatan Wakil Menteri Dihapus Jokowi

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo, memangkas sejumlah pos wakil menteri. Langkah itu diambil untuk menjamin efektivitas kinerja kementerian di era pemerintahannya.

Berdasarkan kajian Tim Transisi, pos wakil menteri yang dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono relatif tidak berperan. Namun jabatan itu masih diperlukan untuk pos kementerian tertentu. 

"Jabatan wakil menteri sementara ini yang masih diperlukan di Kementerian Luar Negeri," kata Jokowi saat memberi keterangan kepada wartawan di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 15 September 2014.

Meski demikian, pemerintahan Jokowi tidak akan mengurangi alokasi jumlah kementerian sebagai diatur dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara. "Kami putuskan jumlah kementeriannya 34," ujar Jokowi. 

Dia pun tetap mempertahankan tiga pos kementerian yang berfungsi sebagai menteri koordinator. Kepastian tentang nama-nama kementerian, dan kriteria calon menteri baru akan ditetapkan belakangan.

"Masih akan difinalkan, kan masih ada sebulan," kata Jokowi. Yang terang, kata Jokowi, era pemerintahannya akan memberikan titik tekan terhadap persoalan seputar kedaulatan pangan dan kemaritiman.

Senin, 08 September 2014

Kelautan dan Perikanan Penopang Ekonomi Indonesia

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Laporan Bank Dunia dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyatakan bahwa pada 2030, sekitar dua pertiga konsumsi pangan dunia berasal dari sektor perikanan. Hal ini menandakan kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Tiongkok, dan Jepang diprediksi menembus 70 persen sumber permintaan ikan di dunia.

"Indonesia tentu diuntungkan karena potensi kelautan dan perikanan yang tinggi sehingga ke depannya sektor ini akan jadi penopang ekonomi dalam negeri," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo, dalam workshop Aliansi Global Blue Growth dan Ketahanan Pangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2014.

Menurur Sharif, wilayah perairan Indonesia yang mencapai 75 persen (5,8 juta km2) akan membuat Indonesia menjadi salah satu penyumbang produk perikanan terbesar. Hal ini, kata dia, akan membuat 85 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh hasil sumber daya kelautan ini.

Contohnya, jika berkaca pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sektor kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

"Kuncinya adalah pengelolaan yang baik dan dukungan kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri," kata Sharif.

Sharif juga mengatakan, pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan ini dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain. Karena itu, dia menilai perlu ada upaya proaktif dari pemerintah ke arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Sharif mengatakan, program Ekonomi Biru (Blue Growth) dari kementeriannya menjadi model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan dengan menekankan pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut. Target program ini adalah meningkatnya taraf pemanfaatan sumber daya laut. "Program ini juga membantu Indonesia dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan," kata dia.

Minggu, 31 Agustus 2014

Ikut Muktamar, Dokter dan Bidan Kompak ke Bali, Pasien Telantar

LUWU,TRIBUNEKOMPAS.
By: Leo. S.

- Dokter dan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru, Belopa, Kabupaten Luwu, ramai-ramai berlibur ke Bali. Akibatnya, sejumlah pasien yang ingin melahirkan terpaksa harus dirujuk ke RS di Kota Parepare.

Faisal, 34 tahun, warga Bua, Kabupaten Luwu, mengatakan istrinya yang akan melahirkan tidak mendapat pertolongan di RSUD Batara Guru. Padahal saat itu istrinya dalam kondisi genting.

"Katanya tidak ada dokter dan bidan. Petugas medis di RSUD menyarankan untuk dibawa ke Kota Parepare. Kami bawa ke Palopo, ternyata di sana juga tidak ada dokter dan bidan yang jaga," ujarnya.

Meski merasa kecewa, Faisal pasrah dan melarikan istrinya ke rumah sakit di Parepare.

Direktur RSUD Batara Guru Suharkimin mengatakan dokter dan bidan di RS-nya memang saat ini tidak ada yang standby. Sebab, mereka sedang mengikuti kegiatan di Pulau Dewata.

"Kami mohon maaf, teman-teman dokter kandungan dan bidan yang biasa menangani pasien partus sedang berada di Bali, ada kegiatan rutin nasional yang diikuti," ujar Suharkimin, Ahad, 31 Agustus 2014.

Suharkimin menuturkan pelayanan kebidanan akan kembali normal setelah kegiatan di Bali selesai. Hanya saja, dia belum memastikan kapan kegiatannya selesai.

Adapun Direktur RSUD Sawerigading, Palopo, Rusdi mengatakan pelayanan kebidanan di RS-nya tetap berjalan, bidan dan dokter tetap siaga.

"Itu tidak benar. Kami tetap melakukan pelayanan. Semua pasien yang masuk, baik pasien partus maupun pasien lain, tetap berjalan normal," ujar Rusdi.

Minggu, 15 Juni 2014

19 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

-Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi sejak Ahad siang hingga petang, 15 Juni 2014, membuat titik genangan air bertambah. Genangan air itu merendam jalan Ibu Kota Jakarta.

Sebelumnya, ada sepuluh titik genangan air yang terpantau Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta. Namun, hingga petang ini terdapat 19 titik genangan air.
Berikut 19 titik genangan air berdasarkan pantauan Pusdalops BPBD DKI:

1. Jalan DI Panjaitan, tepatnya di depan kantor Samsat Jakarta Timur, genangan setinggi 10-20 sentimeter.
2. Depan Stasiun Tanjung Barat, genangan 10-20 sentimeter
3. Jalan Raya Pancoran arah Pasar Minggu dan sebaliknya, genangan 10 sentimeter.
4. Jalan MT Haryono di sekitar halte bus Transjakarta BKPM, genangan 20-30 sentimeter.
5. Jalan Kav Polri, Ragunan, genangan setinggi 40-50 sentimeter.
6. Jalan Condet Raya, genangan 30-40 cm, (depan Ponpes Al-Hawi), Jakarta Timur.
7. Jalan Arteri Pondok Indah, genangan 10-15 sentimeter.
8. Jalan Pisangan Lama, Jatinegara, genangan setinggi 10-20 sentimeter.
9. Jalan Raya Fatmawati dekat perempatan Radio Dalam, genangan 10-30 sentimeter.
10. Jalan Raya Moch. Kahfi II dekat pertigaan Warung Silah, genangan 10-30 sentimeter.
11. Jalan Tomang Raya, genangan 5-10 sentimeter.
12. Jalan Menteng Dalam, genangan 20-25 sentimeter.
13. Jalan Raya Kembangan Utara depan SDN 02, genangan 10-20 sentimeter.
14. Jalan H. Ipin, Pondok Labu, genangan 10-50 sentimeter.
15. Jalan raya depan WTC Mangga Dua, genangan 10-30 sentimeter.
16. Jalan Kemang Timur 5, genangan 10-30 sentimeter.
17. Jalan RC Veteran depan RS DR Suyoto, genangan 10-20 sentimeter.
18. Jalan Melinjo RT 06/05, Jakarta Selatan, genangan 10-40 sentimeter.
19. Jalan Raya Antasari, Cipete, genangan 10-20 sentimeter.

Kamis, 16 Januari 2014

Pasek: Anas Pimpin PPI dari Dalam Penjara

PADANG, TRIBUNEKOMPAS.
By: Leo. S.

-Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) I Gade Pasek Suardika menegaskan PPI tetap dipimpin Anas Urbaningrum, meskipun saat ini Anas berada di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, Anas akan memimpin PPI dari dalam penjara," ujar Pasek setelah pelantikan pengurus daerah Sumatera Barat, Rabu, 15 Januari 2014, di auditorium RRI Padang.

Kata Pasek, sistem organisasi ini akan berjalan dengan semestinya, meskipun ketuanya di dalam tahanan. "Sampai kapan pun Anas tetap pimpin organisasi ini " ujarnya.

Meskipun nanti Anas ditetapkan sebagai narapidana, Pasek mengaku, itu tak akan memengaruhi struktur organisasi. "Kami masih bisa bergerak. Diganggu, difitnah, itu biasa saja," ujarnya.

Sebelum ditahan, kata Pasek, Anas berpesan tetap akan memimpin PPI. "Biarkan saja saya dari dalam memimpin," ujar Pasek menirukan pesan Anas.

Selain itu, Anas juga berpesan PPI harus tetap berjalan, termasuk pelantikan-pelantikan PPI daerah-daerah.

Bekas ketua umum Partai Demokrat itu mulai ditahan di Rutan KPK, lokasi yang sama dipakai untuk menahan Andi Mallarangeng--sejak Jumat, 10 Januari 2014. Anas langsung ditahan setelah sempat mangkir dari panggilan pertama KPK pada Selasa, 7 Januari 2014.

Selasa, 14 Januari 2014

TNI Tak Tahu Ada Kapal Perang Australia Masuk RI

KUPANG, TRIBUNEKOMPAS.
By: Leo. S.

-TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia melakukan patroli rutin di perairan Laut Timor yang berbatasan dengan perairan Australia, pasca masuknya kapal perang Australia ke perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) saat mengusir imigran gelap yang masuk ke Australia.

"Kami selalu melakukan patroli rutin di perairan Laut Timor," kata Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal VII Kupang, Eryson, kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2014. Eryson ditanya terkait masuknya tiga kapal perang Australia ke perairan Indonesia sejauh 7 mil.

Kendali Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) yang bertempat di Sorong, Papua, menurut dia, selalu melakukan patroli di perairan Laut Timor. Karena itu, Eryson mengaku tidak mendapatkan kabar tentang masuknya kapal perang Australia ke perairan Indonesia.

Menurut Eryson, kapal patroli milik TNI terjadwal dalam melakukan operasi di perairan Laut Timor. Karena itu, dia meragukan adanya kapal perang Ausralia yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dia menambahkan, jika kapal Australia yang hendak masuk ke perairan Indonesia harus mendapat izin. "Harusnya ada koordinasi dengan TNI AL jika ada kapal perang Australia yang hendak masuk ke perairan Indonesia," katanya.

Mohamed Abdirashid, 18 tahun, seorang imigran gelap asal Somalia, mengaku ada tiga kapal perang dan tiga unit speed boat Australia yang menghalau imigran hingga masuk ke perairan Indonesia sejauh 7 mil. "Tentara Asutralia masuk perairan Indonesia," katanya.

Rabu, 25 Desember 2013

Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Komisi Pemberantasan Korupsi khawatir bakal terjadi penyelewengan dana besar-besaran pada tahun depan. Peluang itu sangat terbuka dengan lolosnya dana optimalisasi sebesar Rp 26,96 triliun pada Tahun Anggaran 2014. Untuk mencegah penyelewengan dana tersebut, KPK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“KPK bersama Kemenkeu dan Bappenas melihat sejauh mana peran dan upaya kedua lembaga ini mengupayakan akuntabilitas dana optimalisasi,” kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, di gedung KPK Jakarta, Senin, 23 Desember 2013. 

Zulkarnain menjelaskan, dana optimalisasi itu dialokasikan untuk 32 kementerian dan lembaga pemerintah. Kenapa rentan dikorupsi? Dia mencontohkan kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang melibatkan mantan anggota Badan Anggaran DPR-RI, Wa Ode Nurhayati.

Politikus Partai Amanat Nasional ini dihukum bui 6 tahun penjara karena menerima suap senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yaitu Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu. Hadiah ini terkait dengan peran Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR, yang mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011.

Menurut Zulkarnain, proses penganggaran nasional terus-menerus harus dicermati mengingat terbuka kemungkinan untuk kepentingan individu dan kelompok menyerobot dana optimalisasi. “Misalnya dana DPID, semangat kami adalah pencegahan khususnya litbang yang mengkoordinasikan. Sudah pernah ada perkaranya dan potensi penyimpangannya tinggi," ujar Zulkarnain.

Artinya, kata dia, KPK meminta agar kementerian dan lembaga menyampaikan target dan rencana secara terbuka saat meminta alokasi dana optimalisasi tersebut. Kementerian dan lembaga harus menyampaikan secara terbuka target dan rencananya. Dari laporan itu kemudian dibahas di Kementerian Keuangan dan Bappenas agar terukur dan disesuaikan dengan kemampuan kementerian dan lembaga tersebut.

“Karena dana optimalisasi ini diusulkan di akhir tahun, jadi siapa sebenarnya pengusulnya? Ini yang harus dibahas supaya bisa akuntabel," kata Zulkarnain sembari menambahkan bahwa hanya dua kementerian yang mengajukan dana optimalisasi, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Padahal, dana optimalisasi itu tersebar di 32 kementerian dan lembaga.

Selasa, 17 Desember 2013

SBY Minta Kepastian Keamanan Natal dan Tahun Baru

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepolisian memastikan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2014. Hal ini semakin ditegaskan pascaDetasemen Khusus Antiteror 88 menangkap sejumlah tersangka teroris jelang dua perayaan tersebut.

"Hal-hal yang terkait langsung dengan sesuatu yg sifatnya destruktif, merusak, menghancurkan, merugikan masyarakat apalagi sampai menelan korban jiwa itu tidak sampai terjadi," kata juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha saat ditemui di kantornya, Senin 16 Desember 2013.

Julian menyatakan, SBY menerima informasi perkembangan penangkapan tersangka teroris dari Kepala Kepolisian Jenderal Sutarman secara berkala. "Presiden menginstruksikan agar senantiasa melakukan upaya dan langkah antisipasi."

Penangkapan tersangka teroris sendiri diklaim adalah bagian dan wujud dari pelaksanaan instruksi presiden yang diberikan kepada Sutarman. Upaya pengejaran dan penangkapan teroris, menurut Julian, juga telah disampaikan Sutarman kepada SBY sebelum berangkat kunjungan kerja ke Jepang.

"Presiden meminta tim-tim khusus dari kepolisian untuk memastikan agar perayaan Natal dan Tahun Baru 2014 berjalan dengan tertib dan aman."

Sebelumnya Densus 88 Antiteror dikabarkan menangkap seorang terduga teroris di Jarimulya, Bekasi. Dia diduga terlibat dalam kasus ledakan bom di Vihara Ekayana, Duri Kepa, Jakarta Barat, pada 4 Agustus silam. Selain itu, Densua 88 juga menangkap seorang terduga teroris di Lamongan, Jawa Timur dan Bima, NTB.

Senin, 25 November 2013

Ini Klub Gay dan Waria di Jakarta Sejak 1980

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Moonlight diskotek. Ini klub gay dan waria yang masih eksis berdiri sejak tahun 1980-an. Diskotek yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk ini hanya buka pada Rabu, Jumat dan Sabtu malam. Moonlight disingkat dengan Meli, nama ciri khas plesetan ala waria.

Meski bangunannya jauh dari kesan bagus, tapi kalangan gay atau waria ekspatriat kebanyakan suka ke sana. Mereka menyatakan, kalau mau mengunjungi Jakarta harus mampir ke Meli. Di sana sering diadakan kontes kecantikan untuk para waria, lomba mirip bintang, lomba catwalk, dan ada penari seksi pria. Di sana mereka berekspresi.

Namun, Moammar Emka, 39 tahun, penulis buku Jakarta Undercover yang dikenal dengan tulisan mengupas sisi seksualitas yang terjadi di masyarakat mengatakan, waria modern urban tidak akan datang ke klub Moonlight untuk melihat aksi para waria."Mereka di sana bertemu seperti keluarga. Waria ketemu gay tidak berantem," kata pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, tersebut.

Emka yang beberapa kali dilibatkan dalam survei waria oleh organisasi Gaya Nusantara pimpinan Dede Oetomo mengatakan, “Waria di Indonesia unik. Yang berani melakukan operasi kelamin sedikit,” katanya kemarin.

Ia membandingkan waria di Indonesia dengan waria yang ada di Thailand, seperti di daerah Chiang May. Sejak belia, pria yang memiliki kecenderungan waria akan diberi suntikan hormon, “Jakunnya pun tidak ada,” kata Emka yang menyebut pembinaan waria di Thailand cukup baik.

Selain Moonlight, Emka menyebut klub Marimba, klub malam dan striptis juga banyak didatangi kalangan waria. Letaknya di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat.

Ada pula beberapa klub gay elite di kawasan Kuningan, yakni Apollo Bar yang disebut-sebut kerap didatangi kalangan gay dan waria. Juga ada klub New Heaven di kawasan Thamrin yang masuk dalam hitungan lokasi yang kerap dikunjungi kalangan gay, selain umum.

Kamis, 31 Oktober 2013

Sesumbar Andi Ayyub, Tak Ada yang Berani Menangkap

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Alex.

-Hakim Agung Andi Ayyub Saleh menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangkap dirinya dalam kasus suap pegawai Mahkamah Agung. Hakim kamar pidana ini mengklaim tak ada bukti kuat yang dapat membuktikan dirinya menerima atau meminta suap dari pengacara Mario C Bernardo dalam perkara kasasi Hutomo Wijoyo Ongowarsito.

"Tak ada yang berani menangkap saya. Saya tidak takut," kata Andi Ayyub saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Kamis, 31 Oktober 2013. Dia mengklaim sangat heran pada sejumlah pemberitaan bahwa KPK akan segera menetapkan dirinya sebagai tersangka. Bahkan, beberapa media televisi menurut dia, sempat menayangkan berita dalam bentuk running text bahwa KPK sudah menangkap mantan calon pimpinan KPK Jilid I tersebut.

Ia juga menyatakan tak takut untuk berhadapan dengan institusi dan pimpinan tertentu. Dirinya hanya takut kepada Allah, orang tua, dan para gurunya. Ia juga memastikan tak takut kepada KPK, presiden, atau pimpinan lembaga termasuk MA. "Semuanya dusta saja."

Bahkan, menurut Ayyub, dalam pemeriksaan dirinya di KPK para penyidik hanya melontarkan tiga pertanyaan mengenai kasus suap pegawai MA. Lama pemeriksaan juga tak seperti yang banyak diberikan yaitu mencapai delapan jam. Pemeriksaan dengan tiga pertanyaan tersebut diklaim hanya berlangsung sekitar 10 menit.

"Saya hanya ditanya kenal dengan ini dan ini. Lalu ditanya kasus ini bagaimana. Saya jawabnya tak tahu. Selesai," kata Ayyub.

Dalam kasus ini peran Ayyub sebagai ketua majelis perkara nampak dalam kesaksian staf panitera MA, Soeprapto. Dalam persidangan, Soeprapto menyatakan pegawai MA Djodi Supratman pernah menyampaikan janji suap sebesar Rp 150 juta untuk Ayyub. Ia juga bersaksi kemudian Ayyub justru meminta uang sebagai pemulus penolakan PK Hutomo dengan dana sebesar Rp 300 juta.

Akan tetapi, pada 25 Juli 2013 lalu, penyidik KPK terlebih dulu menangkap Djodi dan Mario C. Bernado, pengacara dari kantor hukum Hotma Sitompul. Suap itu diduga untuk mempengaruhi majelis hakim Andi Ayyub, Zaharuddin Utama, dan Gayus Lumbun."Ini semua penzoliman saya," kata Ayyub.

Selasa, 29 Oktober 2013

Sri Roso, Berita Yang di Tulis Udin Obyektif

YOGYAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Astri.

-Seorang mantan staf bekas Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo, Sunarno, mengatakan berita yang ditulis wartawan Fuad Muhammad Syafruddin memang objektif, melaporkan kondisi sebenarnya.

Jurnalis Harian Bernas, yang biasa disapa Udin, tewas akibat dianiaya pada Agustus 1996 silam. Namun, hingga kini pelakunya tak terungkap. “Beritanya banyak yang benar,” kata dia, dalam sebuah diskusi tentang pengungkapan kasus Udin, yang digelar Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII Yogyakarta, Selasa (29/10).

Misalnya, kata pensiunan pegawai negeri sipil pada 2011 itu, berita yang menyebutkan Sri Roso memerintahkan kepala desa di Bantul, untuk memenangkan Golkar. Dalam berita tersebut, Sri Roso mengatakan kepada lurah-lurah, agar total memberikan dukungan pada partai penguasa Orde Baru itu. “Dua ratus persen suara untuk Golkar,” kata dia, menyebutkan satu berita yang pernah ditulis Udin.

Ia mengatakan, Udin juga pernah memberitakan sumbangan Sri Roso sebesar Rp 1 miliar kepada Yayasan Dharmais, yang kala itu diketuai Presiden Soeharto. Berita itu pun benar adanya. “Semua Bupati kalau mau jabat harus pakai duit,” kata lelaki yang kini bergabung dengan COP, sebuah komunitas polisi masyarakat, di Umbulharjo itu.

Adalah Noto Suwito, seorang lurah Argomulyo, Bantul yang menjadi penghubung menuju Soeharto. Dialah adik tiri Soeharto. Menurut Sunarno, dirinya mendengar lagsung dari Noto Suwito, yang memerintahkan Sri Roso, agar menandatangani “kuitansi”, sumbangan melalui telepon. “Tanda tangan saja,” katanya, menirukan ucapan Suwito kala itu.

Menurut dia, cara serupa juga dilakukan banyak kepala daerah. Tak hanya di Yogyakarta, tapi juga dari sejumlah daerah di Indonesia. Mereka mengirimkan “upeti” ke yayasan tersebut, melalui Suwito. Nahas, kuitansi milik Sri Roso, menyebar ke masyarakat. “Apesnya Sri Roso saja,” kata dia.

Mantan Redaktur Harian Bernas, Heru Prasetya, mengatakan kuat dugaan pembunuhan terhadap Udin memang terkait persoalan berita. Namun fakta-fakta tersebut diabaikan dalam proses penyelidikan polisi. Sehingga mereka menyimpulkan pembunuhan itu bermotif perselingkuhan.

Menurut Heru, anggota Tim Investigasi Kijang Putih, yang melakukan penelusuran kasus itu, memang merasakan banyak kejanggalan. Misalnya, sejak keterlibatan Edy Wuryanto. Edy yang kala itu anggota reserse Kepolisian Bantul, pernah dipanggil Pengadilan Militer untuk dimintai keterangan. Namun, selama tiga bulan, nyatanya pengadilan tak berhasil mendatangkannya. “Bukan Edy Wuryanto-nya (yang kuat), tapi kepentingan di baliknya,” kata dia.

Direktur Pusham UII, Eko Riyadi, mengatakan korban dalam kasus itu, sebenarnya bukan seorang saja, Udin. Namun banyak “korban-korban” lainnya. Misalnya, Dwi Sumadji alias Iwik, seorang yang dituduh sebagai pelaku. Belakangan Iwik dibebaskan oleh pengadilan, karena tak terbukti.


Selasa, 22 Oktober 2013

Sultan Mantu, Jalanan di Yogyakarta Tetap Lancar

YOGYAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Astri.

-Jalanan menuju Keraton Yogyakarta lancar meski hari ini, pantauan Tribunekompas Selasa 22 Oktober 2013, ada hajatan besar pernikakan agung putri  Sri Sultan Hamengku Buwono X. Padahal, para pejabat negara berdatangan menghadiri undangan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Kelancaran jalan ini disebabkan para pejabat mendapatkan pengawalan ketat dan pemberlakuan sistem buka-tutup. “Sistem buka tutup hanya untuk jalan yang dilalui tamu-tamu pejabat negara," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta Ajun Komisaris Besar Anny Pudjiastuti, hari ini.

Memang, saat para pejabat negara yang menghadiri pernikahan putri bungsu Raja Yogyakarta itu melintas, ada sedikit penumpukan kendaraan di beberapa ruas jalan. Namun, tidak terlalu lama sudah lancar kembali.

Para polisi dan tentara di pinggir jalan banyak yang mengamankan wilayah. Sepanjang Jalan AM Sangaji, Mangkubumi, Malioboro, hingga Jalan Ahmad Yani steril sebelum Presiden dan wakilnya melintas menuju Keraton tempat perhelatan mantu.

Setiba di Bandar Udara Adisutjipto, Presiden SBY langsung menuju Keraton. Sedangkan Boediono berangkat dari rumahnya di Sawitsari Concongcatur, Depok, Sleman, melalui ring road utara menuju Jalan AM Sangaji. Di jalan lingkar utara itu juga tidak tampak kemacetan yang berarti. Hanya sekitar 7 menit kendaraan antre di perempatan karena ditutup sejenak.

R Hanafi, salah satu pengguna jalan, menyatakan Yogyakarta memang selalu padat jika ada tamu negara. Begitu pula jika akhir pekan. "Jalanan padat, tetapi tidak terlalu macet seperti Jakarta atau Bandung," kata dia.

Rabu, 16 Oktober 2013

Sultan HB X Minta Mobil Baru

YOGYAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Astri.

-Setelah dipastikan dana Keistimewaan akan cair, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menyatakan butuh mobil dinas baru agar bisa blusukan menyambangi desa. “Saya butuh kendaraan yang dapat mendukung saat dipakai ke desa desa, karena dengan yang sekarang itu selalu nggasruk (terantuk) jalan kalau digunakan,” kata Sultan usai salat Idul Adha di Alun-aLun Utara, Selasa, 15 Oktober 2013.

Saat ini Raja Keraton Yogyakarta itu punya kendaraan dinas gubernur berupa sedan Toyota All New Camry keluaran 2009. Mobil ini selalu menyertainya ketika menghadiri berbagai acara di DIY. Akan tetapi, saat silaturahmi Idul Fitri, Sultan memilih menumpang bus pemerintah provinsi. Sedangkan pada hari libur, ia memilih menggunakan mobil pribadi, yakni Toyota Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi  AB 10.

Sultan menegaskan, dia tak menentukan merek atau jenis tertentu mobil baru itu. “Saya manut mau diberi apa saja, asalkan tidak nggasruk saat dipakai ke desa,” kata dia. APBD DIY tahun 2013 menganggarkan Rp 1,4 miliar untuk membeli mobil dinas baru.

Ditanya soal apakah nilai yang dianggarkan untuk mobil dinas barunya itu terlalu tinggi atau tidak, Sultan menjawab diplomatis. “Itu relatif kalau soal mahal atau tidak,” kata dia.

Sebelumnya, DPRD DIY menyetujui penggantian mobil dinas Tim Alokasi Pendapan Daerah (TAPD) DIY pada awal 2013 lalu. Dari semula Nissan Terrano, seluruhnya telah diubah menjadi mobil jenis SUV All New CRV terbaru.

Mereka yang mendapat mobil baru itu yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda), serta Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA).

Kamis, 10 Oktober 2013

SBY: Tidak Ada Anggota Keluarga Atau Kenalan Yang Tahu Bunda Putri

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Rangga.

-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta tersangka kasus korupsi kuota impor daging sapi, Luthfi Hasan Ishaaq untuk memberikan kesaksian yang jujur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disampaikan menanggapi kesaksian Luthfi yang menyatakan salah satu tokoh pengatur kuota impor, Bunda Putri adalah kerabat dekat SBY.

"Jangan mengalihkan isu kepada yang justru tidak mengetahui," kata SBY dalam konferensi pers di Base Ops TNI Angkatan Udara Halim, Kamis, 10 Oktober 2013.


SBY menyatakan merasa terganggu dengan kesaksian yang diberikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. Menurut dia, selama menjabat presiden dirinya tak mau dan membatasi diri untuk berkomentar perihal isu dan fitnah. Akan tetapi, kesaksian Lutfhi dinilai berbeda sehingga harus ditanggapi dengan cepat dan tegas. "Jangan sampai masyarakat justru merasa kalau apa yang dikatakan dia (Luthfi) adalah benar," kata SBY.


SBY menambahkan, bahwa dia menerima kabar tentang tudingan Luthfi tak lama setelah mendarat dari kunjungan kerja ke Brunei Darrusalam untuk acara East Asia Summit. Ia kemudian mengumpulkan informasi dan mengkonfirmasi kepada keluarga dan pejabat negara perihal identitas Bunda Putri selama 30 menit.


Hasil penelusuran tersebut, menurut SBY, tak ada pejabat dan keluarga yang mengenal Bunda Putri. Tudingan Luthfi justru dinilai sebagai tantangan untuk membuktikan kebenaran peran dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi kuota impor daging sapi.

"Ungkap secara tuntas, tegakan hukum seadil-adilnya. Itu (Kesaksian Luthfi) sudah kejahatan sendiri. Saya tidak tahu, tidak kenal, dan tidak ada kaitan dengan yang disebut Bunda Putri," kata SBY.


Hari ini mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq mengaku mengenal Bunda Putri dalam persidangan kasus korupsi kuota impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. Luthfi yang bersaksi untuk tersangka Ahmad Fatanah mengklaim, Bunda Putri merupakan orang yang dekat dengan SBY.


Luthfi juga mengatakan mengenal Bunda dari Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin. Menurut dia, Bunda merupakan orang penting yang menghubungkan antara dewan pembina dengan dewan pembina. Ia juga memaparkan Bunda Putri merupakan anak dari salah satu pendiri Partai Golkar. 


Nama Bunda Putri pertama kali muncul dalam rekaman telepon yang diputar jaksa di persidangan Ahmad Fathanah pada 29 Agustus lalu. Dalam rekaman itu, Bunda Putri membahas perihal reshuffle dengan Luthfi. Mereka menyebut sejumlah nama, seperti Haji Susu, Pak Tan, Dipo, dan Pak Lurah.

Kamis, 03 Oktober 2013

Bunda Putri Bawa Adik Wapres Boediono

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Rangga.

-Menteri Pertanian Suswono mengaku pernah diperkenalkan dengan adik Wakil Presiden Boediono oleh Bunda Putri. Saat itu ada sebuah acara hari keluarga di Kalimantan. "Kebetulan dia membawa adik Boediono," ujarnya.

Suswono mengatakan Boediono yang dimaksud adalah Wakil Presiden RI. Juru bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat belum bersedia berkomentar soal kabar di persidangan tersebut. "Nanti saya cek. Saya harus dengar dulu (pernyataannya)," katanya.

Menteri Suswono mengungkapkan hal tersebut saat bersaksi dalam persidangan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Luthfi adalah bekas Presiden PKS yang terjerat kasus suap kuota impor daging sapi.

Suswono mengatakan, ia pernah beberapa kali bertemu dengan Bunda Putri, selain di Kalimantan. Di antaranya di rumah Bunda Putri di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Saat ditanya siapa sosok Bunda Putri itu, Suswono mengatakan tak begitu mengenalnya. Dia hanya tahu Bunda Putri merupakan pelaku usaha dan berasal dari Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. "Saya tidak terlalu banyak berinteraksi," ujarnya.

Nama Bunda Putri mulai muncul di rekaman percakapan antara Luthfi Hasan dan Ridwan Hakim, anak Ketua Majelis Syuro PKS Hilimi Aminuddin, dengan Bunda Putri. Dalam rekaman yang disadap penyidik KPK pada 28 Januari 2013 itu, Ridwan mengatakan ada seorang menteri yang berkunjung ke rumah Bunda Putri hingga larut malam. Menurut Ridwan, sang menteri di sana hingga jam 01.00 dinihari.

Senin, 23 September 2013

Saran Menkeu Malaysia Soal Pemindahan Ibu Kota

NUSA DUA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Siti. N.

- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mewacanakan pemindahan ibu kota negara. Hal itu SBY sampaikan dalam akun Twitter-nya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Menteri Keuangan II Malaysia Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah mengatakan, tantangan utama pemindahan ibu kota negara adalah soal dana. "Jika pemerintah memiliki pendanaan yang cukup untuk itu, itu bisa dilakukan," kata Ahmad di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan APEC, kemarin.

Malaysia adalah salah satu negara yang tercatat sukses memindahkan ibu kota negaranya. Pada 1999, negeri jiran itu menggeser kantor pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Pembangunan kompleks pemerintahan tersebut diperkirakan menelan dana sekitar US$ 8,1 miliar.

Ahmad Husni menjelaskan, tantangan saat ini adalah pendanaan yang sulit. Ada banyak negara yang mengalami masalah anggaran dan defisit transaksi berjalan. Ia mengingatkan, Malaysia menggeser pusat pemerintahan ke Putrajaya ketika Malaysia mengalami surplus anggaran dan transaksi berjalan yang kuat.

Ia mengakui pemerintah bisa memanfaatkan skema public-private partnership (PPP) untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Namun, ia mengingatkan, untuk menarik swasta berinvestasi, perlu ada kepastian bahwa proyek tersebut bakal sukses. "Ketika berbicara tentang PPP, sektor swasta tentunya akan melihat dari segi tujuan mereka, yakni mendapatkan keuntungan," katanya. Jadi, tantangannya adalah bagaimana membuat model yang bisa diterima investor swasta.

Ahmad Husni menceritakan, perubahan ibu kota Malaysia dilakukan untuk membuat koordinasi antar-kementerian supaya lebih efisien. "Waktu ibu kota di Kuala Lumpur, para menteri ditempatkan di area yang berbeda. Dan ketika kami ingin membuat rapat, ada kemacetan, jadi kami memutuskan untuk membangun cluster," ujarnya. Atas dasar itu, dibentuklah Putrajaya. Sejak peralihan resmi terjadi, jarak tempuh antara kementeriannya dan kantor Perdana Menteri diklaim hanya lima menit.

"Kami bisa melakukan rapat kapan saja. Saya hanya perlu menelepon: 'Bisakah kita melakukan rapat di kantor saya?' Dan kami makan siang dan rapat," ucapnya. Ia menambahkan, pada era di mana 24 jam terlalu cepat berlalu, kita harus melakukan optimalisasi. "Lunch meeting, breakfast meeting, dinner meeting. Kami bisa melakukan itu semua karena lokasinya dekat dan tak ada kemacetan."

Selain meningkatkan efisiensi dalam koordinasi dan pembuatan kebijakan, Ahmad Husni menjelaskan, pembangunan Putrajaya juga dimaksudkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ketika itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi Malaysia bergantung pada besaran pengeluaran pemerintah karena investasi swasta tak banyak menyokong. "Karena itu, kami berpikir pemerintah harus menggenjot pengeluaran," ucapnya. Menurut dia, hampir 100 subsektor menikmati pertumbuhan sebagai dampak dari pembangunan itu.

Ditanya soal hambatan dalam peralihan ibu kota, Ahmad Husni menyatakan tak ada hambatan. Saat ini, kata dia, ada satu atau dua kementerian yang masih berkantor di luar Putrajaya. Contohnya, Kementerian Perdagangan. "Mereka merasa bahwa Kementerian harus berada di Kuala Lumpur karena ini adalah area komersial dan perdagangan," ujarnya.

Sabtu, 21 September 2013

Kepala Daerah Ramai-ramai Tolak Mobil Murah

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Rangga.

- Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kehadiran mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC), kini giliran Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo ikut-ikutan menolak. Penolakan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dengan alasan mobil murah bakal menambah kemacetan.

"Kalau orang berbondong-bondong membeli mobil murah lalu mobil yang lama tidak dijual, jalanan Solo akan macet luar biasa," kata Rudyatmo, yang menjadi wali kota menggantikan Joko Widodo, di Surakarta Jumat 20 September 2013.

Menurut dia, arah kebijakan mobil murah tidak jelas. Selain hanya menambah kemacetan di jalan raya, di wilayahnya sudah tak mungkin menambah panjang jalan. Rudyatmo juga mengatakan pemerintah Surakarta sedang merancang manajemen lalu lintas untuk mengatasi kemacetan. "Ini (program manajemen lalu lintas) belum selesai, sudah ada mobil murah."

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga menyatakan hal yang sama. Dia mengimbau masyarakat di wilayahnya agar tidak dirugikan oleh hadirnya mobil murah. "Dengan hadirnya mobil itu, Bandung nanti tambah macet," kata Ridwan, yang baru dilantik awal pekan ini.

Saat ini ia sedang menggagas peralihan penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Jadi, Bandung gak akan macet, jalan raya juga gak gampang bolong," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo secara tegas menolak kehadiran mobil murah di wilayahnya. "Mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi murah. Sekali lagi, enggak bener," ujarnya. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyiapkan transportasi yang murah, bukan mobil murah yang bisa memperparah kemacetan.

Sedangkan Ganjar Pranowo menolak mobil murah karena didatangkan dari negara lain. Mobil buatan asing itu, kata dia, merupakan bentuk penjajahan ekonomi nasional. "Kalau buatan dalam negeri, oke. Kalau cuma impor, kita lagi-lagi tak berdaulat. Kita dijajah lagi dengan mobil murah," kata Ganjar.

Sikap yang berbeda dengan kepala daerah di Jawa diperlihatkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Dia mempersilakan mobil murah dijual di wilayahnya dan tak bisa melarang warganya membeli kendaraan. "Yang harus dipikirkan, bagaimana dengan masuknya mobil ini adalah menata kota, kemudian jalan kota, agar kemacetan tidak makin parah," ujarnya.

Dia menambahkan, selain masalah penataan kota dan jalan, masyarakat harus tertib berlalu lintas, dan aparat juga harus tegas. "Soal kemacetan ini, akan dilakukan penambahan jalan, terutama dalam meningkatkan infrastruktur yang ada.”