Ikut Muktamar, Dokter dan Bidan Kompak ke Bali, Pasien Telantar

LUWU,TRIBUNEKOMPAS.
By: Leo. S.

- Dokter dan bidan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru, Belopa, Kabupaten Luwu, ramai-ramai berlibur ke Bali. Akibatnya, sejumlah pasien yang ingin melahirkan terpaksa harus dirujuk ke RS di Kota Parepare.

Faisal, 34 tahun, warga Bua, Kabupaten Luwu, mengatakan istrinya yang akan melahirkan tidak mendapat pertolongan di RSUD Batara Guru. Padahal saat itu istrinya dalam kondisi genting.

"Katanya tidak ada dokter dan bidan. Petugas medis di RSUD menyarankan untuk dibawa ke Kota Parepare. Kami bawa ke Palopo, ternyata di sana juga tidak ada dokter dan bidan yang jaga," ujarnya.

Meski merasa kecewa, Faisal pasrah dan melarikan istrinya ke rumah sakit di Parepare.

Direktur RSUD Batara Guru Suharkimin mengatakan dokter dan bidan di RS-nya memang saat ini tidak ada yang standby. Sebab, mereka sedang mengikuti kegiatan di Pulau Dewata.

"Kami mohon maaf, teman-teman dokter kandungan dan bidan yang biasa menangani pasien partus sedang berada di Bali, ada kegiatan rutin nasional yang diikuti," ujar Suharkimin, Ahad, 31 Agustus 2014.

Suharkimin menuturkan pelayanan kebidanan akan kembali normal setelah kegiatan di Bali selesai. Hanya saja, dia belum memastikan kapan kegiatannya selesai.

Adapun Direktur RSUD Sawerigading, Palopo, Rusdi mengatakan pelayanan kebidanan di RS-nya tetap berjalan, bidan dan dokter tetap siaga.

"Itu tidak benar. Kami tetap melakukan pelayanan. Semua pasien yang masuk, baik pasien partus maupun pasien lain, tetap berjalan normal," ujar Rusdi.

19 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Parman.

-Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi sejak Ahad siang hingga petang, 15 Juni 2014, membuat titik genangan air bertambah. Genangan air itu merendam jalan Ibu Kota Jakarta.

Sebelumnya, ada sepuluh titik genangan air yang terpantau Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) DKI Jakarta. Namun, hingga petang ini terdapat 19 titik genangan air.
Berikut 19 titik genangan air berdasarkan pantauan Pusdalops BPBD DKI:

1. Jalan DI Panjaitan, tepatnya di depan kantor Samsat Jakarta Timur, genangan setinggi 10-20 sentimeter.
2. Depan Stasiun Tanjung Barat, genangan 10-20 sentimeter
3. Jalan Raya Pancoran arah Pasar Minggu dan sebaliknya, genangan 10 sentimeter.
4. Jalan MT Haryono di sekitar halte bus Transjakarta BKPM, genangan 20-30 sentimeter.
5. Jalan Kav Polri, Ragunan, genangan setinggi 40-50 sentimeter.
6. Jalan Condet Raya, genangan 30-40 cm, (depan Ponpes Al-Hawi), Jakarta Timur.
7. Jalan Arteri Pondok Indah, genangan 10-15 sentimeter.
8. Jalan Pisangan Lama, Jatinegara, genangan setinggi 10-20 sentimeter.
9. Jalan Raya Fatmawati dekat perempatan Radio Dalam, genangan 10-30 sentimeter.
10. Jalan Raya Moch. Kahfi II dekat pertigaan Warung Silah, genangan 10-30 sentimeter.
11. Jalan Tomang Raya, genangan 5-10 sentimeter.
12. Jalan Menteng Dalam, genangan 20-25 sentimeter.
13. Jalan Raya Kembangan Utara depan SDN 02, genangan 10-20 sentimeter.
14. Jalan H. Ipin, Pondok Labu, genangan 10-50 sentimeter.
15. Jalan raya depan WTC Mangga Dua, genangan 10-30 sentimeter.
16. Jalan Kemang Timur 5, genangan 10-30 sentimeter.
17. Jalan RC Veteran depan RS DR Suyoto, genangan 10-20 sentimeter.
18. Jalan Melinjo RT 06/05, Jakarta Selatan, genangan 10-40 sentimeter.
19. Jalan Raya Antasari, Cipete, genangan 10-20 sentimeter.

Pasek: Anas Pimpin PPI dari Dalam Penjara

PADANG, TRIBUNEKOMPAS.
By: Leo. S.

-Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) I Gade Pasek Suardika menegaskan PPI tetap dipimpin Anas Urbaningrum, meskipun saat ini Anas berada di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya, Anas akan memimpin PPI dari dalam penjara," ujar Pasek setelah pelantikan pengurus daerah Sumatera Barat, Rabu, 15 Januari 2014, di auditorium RRI Padang.

Kata Pasek, sistem organisasi ini akan berjalan dengan semestinya, meskipun ketuanya di dalam tahanan. "Sampai kapan pun Anas tetap pimpin organisasi ini " ujarnya.

Meskipun nanti Anas ditetapkan sebagai narapidana, Pasek mengaku, itu tak akan memengaruhi struktur organisasi. "Kami masih bisa bergerak. Diganggu, difitnah, itu biasa saja," ujarnya.

Sebelum ditahan, kata Pasek, Anas berpesan tetap akan memimpin PPI. "Biarkan saja saya dari dalam memimpin," ujar Pasek menirukan pesan Anas.

Selain itu, Anas juga berpesan PPI harus tetap berjalan, termasuk pelantikan-pelantikan PPI daerah-daerah.

Bekas ketua umum Partai Demokrat itu mulai ditahan di Rutan KPK, lokasi yang sama dipakai untuk menahan Andi Mallarangeng--sejak Jumat, 10 Januari 2014. Anas langsung ditahan setelah sempat mangkir dari panggilan pertama KPK pada Selasa, 7 Januari 2014.

TNI Tak Tahu Ada Kapal Perang Australia Masuk RI

KUPANG, TRIBUNEKOMPAS.
By: Leo. S.

-TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia melakukan patroli rutin di perairan Laut Timor yang berbatasan dengan perairan Australia, pasca masuknya kapal perang Australia ke perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) saat mengusir imigran gelap yang masuk ke Australia.

"Kami selalu melakukan patroli rutin di perairan Laut Timor," kata Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal VII Kupang, Eryson, kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2014. Eryson ditanya terkait masuknya tiga kapal perang Australia ke perairan Indonesia sejauh 7 mil.

Kendali Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) yang bertempat di Sorong, Papua, menurut dia, selalu melakukan patroli di perairan Laut Timor. Karena itu, Eryson mengaku tidak mendapatkan kabar tentang masuknya kapal perang Australia ke perairan Indonesia.

Menurut Eryson, kapal patroli milik TNI terjadwal dalam melakukan operasi di perairan Laut Timor. Karena itu, dia meragukan adanya kapal perang Ausralia yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dia menambahkan, jika kapal Australia yang hendak masuk ke perairan Indonesia harus mendapat izin. "Harusnya ada koordinasi dengan TNI AL jika ada kapal perang Australia yang hendak masuk ke perairan Indonesia," katanya.

Mohamed Abdirashid, 18 tahun, seorang imigran gelap asal Somalia, mengaku ada tiga kapal perang dan tiga unit speed boat Australia yang menghalau imigran hingga masuk ke perairan Indonesia sejauh 7 mil. "Tentara Asutralia masuk perairan Indonesia," katanya.

Koruptor Incar Dana Optimalisasi Rp 26,96 Triliun

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Tommy.

-Komisi Pemberantasan Korupsi khawatir bakal terjadi penyelewengan dana besar-besaran pada tahun depan. Peluang itu sangat terbuka dengan lolosnya dana optimalisasi sebesar Rp 26,96 triliun pada Tahun Anggaran 2014. Untuk mencegah penyelewengan dana tersebut, KPK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“KPK bersama Kemenkeu dan Bappenas melihat sejauh mana peran dan upaya kedua lembaga ini mengupayakan akuntabilitas dana optimalisasi,” kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, di gedung KPK Jakarta, Senin, 23 Desember 2013. 

Zulkarnain menjelaskan, dana optimalisasi itu dialokasikan untuk 32 kementerian dan lembaga pemerintah. Kenapa rentan dikorupsi? Dia mencontohkan kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang melibatkan mantan anggota Badan Anggaran DPR-RI, Wa Ode Nurhayati.

Politikus Partai Amanat Nasional ini dihukum bui 6 tahun penjara karena menerima suap senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, yaitu Fahd El Fouz, Paul Nelwan, dan Abram Noch Mambu. Hadiah ini terkait dengan peran Wa Ode selaku anggota Panita Kerja Transfer Daerah Badan Anggaran DPR, yang mengupayakan Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, dan Minahasa masuk dalam daftar daerah penerima alokasi DPID 2011.

Menurut Zulkarnain, proses penganggaran nasional terus-menerus harus dicermati mengingat terbuka kemungkinan untuk kepentingan individu dan kelompok menyerobot dana optimalisasi. “Misalnya dana DPID, semangat kami adalah pencegahan khususnya litbang yang mengkoordinasikan. Sudah pernah ada perkaranya dan potensi penyimpangannya tinggi," ujar Zulkarnain.

Artinya, kata dia, KPK meminta agar kementerian dan lembaga menyampaikan target dan rencana secara terbuka saat meminta alokasi dana optimalisasi tersebut. Kementerian dan lembaga harus menyampaikan secara terbuka target dan rencananya. Dari laporan itu kemudian dibahas di Kementerian Keuangan dan Bappenas agar terukur dan disesuaikan dengan kemampuan kementerian dan lembaga tersebut.

“Karena dana optimalisasi ini diusulkan di akhir tahun, jadi siapa sebenarnya pengusulnya? Ini yang harus dibahas supaya bisa akuntabel," kata Zulkarnain sembari menambahkan bahwa hanya dua kementerian yang mengajukan dana optimalisasi, yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan. Padahal, dana optimalisasi itu tersebar di 32 kementerian dan lembaga.