Sabtu, 14 Maret 2015

ISIS Rilis Foto Bayi Berbaju Militer Pegang Senjata M-16

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Alex.
-Kelompok milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah merilis foto bayi usia 12 bulan mengenakan pakaian pejuang ISIS dengan granat aktif yang diletakkan di bagian dada. Foto lainnya, senjata M-16 di pangkuan bayi itu.

Gambar tersebut menunjukkan upaya sadis ISIS untuk meradikalisasi generasi jihadis berikutnya yang dimulai sejak sebelum mereka bisa berjalan atau berbicara.

Pimpinan ISIS mendorong ibu-ibu untuk menunjukkan gambar bayi mereka yang berada dalam 'Perang Suci' dan membacakan cerita sebelum tidur tentang kematian dan kehancuran di Irak dan Suriah.

ISIS juga memaksa anak-anak usia sekolah untuk bertempur di garis depan.
Salah satu anak, telah diperkenalkan ISIS sebagai " anak Singa bungsu kami".

Saat ini ISIS dalam posisi yang rentan setelah pasukan Kurdi mengurung dan menyerang mereka dalam pertempuran memperebutkan Tikrit di Irak.

Kekurangan tenaga dan anggota dengan jumlah pasukan yang begitu rendah memaksa anak-anak dimasukan dalam pasukan setelah mengikuti pelatihan hanya 45 hari.
Otak mereka dicuci di kamp-kamp pelatihan brutal, mereka dipukuli oleh instruktur dan dilatih untuk menggunakan senjata.

Sebelum beredar foto ini, mereka juga sempat merilis foto propaganda seorang anak laki-laki berusia 12 tahun terlihat berjuang di garis depan dengan senjata M16 buatan Amerika Serikat.

Kamis, 12 Maret 2015

Coba Disogok Rp 1 Triliun, Menteri Susi: Saya Tidak Bisa Dibeli

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anton.
-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merasa tersinggung terhadap sikap pengusaha kapal yang ingin menukar aturan larangan cantrang dengan uang.

Suatu ketika, ada pengusaha yang nekad ingin menukar aturan itu dengan duit Rp 1 Triliun. Pembantu Presiden Joko Widodo ini pun berang. "Saya offended ada pengusaha yang berniat menukar aturan itu dengan uang Rp 1 triliun, " kata Susi di kantornya, Rabu, 11 Maret 2015. "Saya katakan, saya tidak bisa dibeli!"

Aturan yang dimaksud Susi adalah larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Thaun 2015. Menurut Susi, tawaran itu berasal dari pengusaha asal luar negeri yang berniat membeli aturan tersebut sehingga larangan itu tidak lagi diberlakukan. "Ini yang main buan domestic player lagi, tapi asing ikut protes aturan ini karena mereka banyak bermain di sini, " ujar Menteri Susi.

Menurut Susi, aturan larangan cantrang dan trawl menyusahkan pihak asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Sebab, kata Susi, banyak kapal eks asing yang disulap menjadi kapal lokal dengan menggunakan alat tangkap cantrang dan trawl. "Kapal-kapal itu dicat ulang diberi bendera Indonesia dan menggunakan alat tangkap trawl, "ujar dia.

Setelah adanya aturan tersebut, kata Susi, pihak asing mengalami defisit ikan dan mencari jalan keluar dengan meminta dia untuk mencabut aturan tersebut dengan cara menukar dengan uang. "Saya tidak bisa dibeli, Rp 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya, " ujar Susi.

Susi menjelaskan, aturan tersebut berprinsip pada sumber daya laut yang berkelanjutan. Sebab, penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl yang tidak ramah lingkungan dapat merusak ekosistem laut. Supaya anak cucu kita bisa menikmati hasil laut. Ikan di laut juga melimpah, nelayan juga sejahtera, ujar dia

Rabu, 17 September 2014

Daftar Kandidat Kuat Pengisi Kabinet Jokowi

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Partai-partai koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai membidik kursi menteri dan menteri koordinator dalam kabinet mendatang. Mereka memunculkan nama-nama yang akan disodorkan kepada presiden ketujuh RI itu.

Jokowi memberikan jatah 16 kursi kabinet kepada partai politik. Ketika mengumumkan postur kabinet, ia menyatakan akan ada 34 kementerian dalam pemerintahannya. "Delapan belas dari profesional dan 16 profesional partai," kata dia di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa, 16 September 2014. 

Penyokong utama Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disebut-sebut mendapat jatah enam kursi, di antaranya untuk anggota DPR Eva Kusuma Sundari dan Pramono Anung. Eva disebut akan menjadi Menteri Sosial dan Pramono menjadi Sekretaris Negara. Nama lain yang muncul adalah Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, anggota DPR Tubagus Hasanuddin, anggota DPR M. Prakoso, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Namun Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku PDIP belum ditawari Jokowi-Kalla. "Berpikir jangka pendek dulu, bagaimana membantu Jokowi-Kalla menjalankan transisi pemerintahan dari presiden sebelumnya," kata dia. 

Partai Kebangkitan Bangsa membidik posisi tiga kementerian dalam kabinet Jokowi-Kalla, termasuk satu kursi menteri koordinator. "Ada kemungkinan kami diamanahi posisi tiga menteri, satu menteri koordinator dan dua menteri biasa," kata seorang pengurus teras PKB.

PKB membidik kursi Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat untuk diduduki Ketua Umum Muhaimin Iskandar, yang saat ini menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dua pos lain yang diincar adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Pekerjaan Umum. 

Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana diplot sebagai Menteri Pariwisata dan Ketua PKB Marwan Ja'far menempati posisi Menteri Pekerjaan Umum. "Tapi bisa juga berubah," kata sumber itu. Ketika dimintai konfirmasi, Marwan Ja'far mengaku belum mengetahui posisi menteri yang ditawarkan oleh Jokowi-Kalla.

Partai NasDem menyorongkan Ferry Mursidan Baldan, Patrice Rio Capella, dan Siti Nurbaya. Ferry merupakan bekas politikus Golkar yang bergabung ke NasDem. Dia kerap duduk di Komisi Pemerintahan DPR. Namanya muncul pula dalam daftar yang disusun oleh satu lembaga konsultan dan riset. 

Patrice adalah Sekretaris Jenderal NasDem. Siti Nurbaya berlatar belakang birokrat. Dia pernah duduk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Daerah. Patrice mengaku belum tahu posisi yang ditawarkan. "Kami menyerahkan semua kepada Pak Jokowi," kata dia. "Sebagai kader partai, saya tentu harus siap."

Senin, 15 September 2014

Banyak Jabatan Wakil Menteri Dihapus Jokowi

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Presiden Republik Indonesia terpilih, Joko Widodo, memangkas sejumlah pos wakil menteri. Langkah itu diambil untuk menjamin efektivitas kinerja kementerian di era pemerintahannya.

Berdasarkan kajian Tim Transisi, pos wakil menteri yang dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono relatif tidak berperan. Namun jabatan itu masih diperlukan untuk pos kementerian tertentu. 

"Jabatan wakil menteri sementara ini yang masih diperlukan di Kementerian Luar Negeri," kata Jokowi saat memberi keterangan kepada wartawan di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 15 September 2014.

Meski demikian, pemerintahan Jokowi tidak akan mengurangi alokasi jumlah kementerian sebagai diatur dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara. "Kami putuskan jumlah kementeriannya 34," ujar Jokowi. 

Dia pun tetap mempertahankan tiga pos kementerian yang berfungsi sebagai menteri koordinator. Kepastian tentang nama-nama kementerian, dan kriteria calon menteri baru akan ditetapkan belakangan.

"Masih akan difinalkan, kan masih ada sebulan," kata Jokowi. Yang terang, kata Jokowi, era pemerintahannya akan memberikan titik tekan terhadap persoalan seputar kedaulatan pangan dan kemaritiman.

Senin, 08 September 2014

Kelautan dan Perikanan Penopang Ekonomi Indonesia

JAKARTA, TRIBUNEKOMPAS.
By: Anto.

-Laporan Bank Dunia dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) menyatakan bahwa pada 2030, sekitar dua pertiga konsumsi pangan dunia berasal dari sektor perikanan. Hal ini menandakan kawasan Asia, termasuk Asia Tenggara, Asia Selatan, Tiongkok, dan Jepang diprediksi menembus 70 persen sumber permintaan ikan di dunia.

"Indonesia tentu diuntungkan karena potensi kelautan dan perikanan yang tinggi sehingga ke depannya sektor ini akan jadi penopang ekonomi dalam negeri," kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C.Sutardjo, dalam workshop Aliansi Global Blue Growth dan Ketahanan Pangan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2014.

Menurur Sharif, wilayah perairan Indonesia yang mencapai 75 persen (5,8 juta km2) akan membuat Indonesia menjadi salah satu penyumbang produk perikanan terbesar. Hal ini, kata dia, akan membuat 85 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh hasil sumber daya kelautan ini.

Contohnya, jika berkaca pada pertumbuhan sektor kelautan pada tahun 2010-2013, sektor ini tumbuh secara signifikan di atas 6 persen. Sementara kontribusi sektor kelautan mampu menyumbang 22 persen dari Product Domestic Bruto (PDB).

"Kuncinya adalah pengelolaan yang baik dan dukungan kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri," kata Sharif.

Sharif juga mengatakan, pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan ini dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang jauh lebih besar dan beragam daripada negara-negara lain. Karena itu, dia menilai perlu ada upaya proaktif dari pemerintah ke arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien.

Sharif mengatakan, program Ekonomi Biru (Blue Growth) dari kementeriannya menjadi model pembangunan ekonomi yang menyatukan pembangunan laut dan daratan dengan menekankan pengoptimalan pemanfaatan teknologi, industri, tanah dan perairan laut. Target program ini adalah meningkatnya taraf pemanfaatan sumber daya laut. "Program ini juga membantu Indonesia dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan," kata dia.